Bandung (22/03/2021)_Dalam upaya untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan memperkuat jejaring akademis, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) di UIN Alauddin dan Hukum Tata Negara (Siyasah) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan senang mengumumkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Program Pertukaran Dosen (Lecturer Exchange Program).

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademis yang lebih dinamis dan inklusif dengan menghadirkan dosen-dosen terkemuka dari kedua universitas untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta ide di ranah Hukum Tatanegara. Dengan memfasilitasi pertukaran dosen, kedua institusi berharap dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Dr. Kurniati, M.HI. selaku Kepala Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) di UIN Alauddin, menyampaikan, "Program pertukaran dosen ini adalah tonggak bersejarah bagi kami. Kami berharap dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara melalui interaksi langsung dengan dosen-dosen terkemuka dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung."

Sementara itu, Chaerul Saleh, M.Ag., yang mengepalai Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menambahkan, "Kami melihat program ini sebagai peluang emas untuk menciptakan sinergi antara dua institusi pendidikan tinggi Islam terkemuka di Indonesia. Pertukaran dosen akan memberikan dampak positif tidak hanya pada dosen, tetapi juga pada pengalaman belajar mahasiswa kami."

Selama program berlangsung, dosen-dosen yang terlibat akan memberikan kuliah reguler, kuliah tamu, serta terlibat dalam kegiatan penelitian bersama. Terdapat pula rencana interaksi langsung antara mahasiswa dari kedua program studi untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan toleransi antarbudaya.

Program pertukaran ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara UIN Alauddin dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara. Kedua institusi menyambut baik langkah ini sebagai wujud komitmen mereka terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.