Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar - Kasus kecurangan dalam pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) menggemparkan area Fakultas Syariah dan Hukum. Salah Seorang kandidat ketua HMJ dari salah satu jurusan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diduga melakukan kecurangan dengan memalsukan Surat Keputusan (SK) yang diperlukan untuk mengikuti pemilihan. Hal tersebut terungkap pada saat rapat Pengumuman lulus berkas HMJ/SEMA, Senin (18 Desember 2023).
Berdasarkan informasi yang ditemukan, kecurangan ini melanggar pedoman yang berlaku, Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan, kecurangan, dan penipuan dapat menghadapi konsekuensi dengan menggugurkan kandidat tersebut.
“Terdapat masalah dari salah seorang kandidat ketua HMJ, karena diduga kandidat ini melakukan pemalsuan Surat Keputusan (SK) dari UKM Olahraga,” ujar Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd selaku Wadek III Fakultas Syariah dan Hukum dalam rapat pengumuman lolos berkas HMJ/SEMA.
Lembaga yang terkait yaitu LPP Fakultas Syariah dan Hukum memberikan kesempatan kepada kandidat tersebut untuk membuktikan bahwa kandidat tersebut merupakan anggota dari UKM Olahraga dan Surat Keputusan (SK) yang diajukan benar adanya.
Ketua HMJ memiliki peran penting dalam mewakili mahasiswa jurusan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran calon ketua HMJ sangatlah penting. Kecurangan dalam pemilihan ini merugikan proses demokrasi di kalangan mahasiswa dan merusak kepercayaan terhadap lembaga HMJ.
Pihak LPP perlu segera mengambil tindakan untuk menangani kasus ini. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat.
“Demo atau protes dari mahasiswa terkait kasus ini mungkin akan terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap kecurangan dan tuntutan untuk keadilan,” Ucap Risky Fausia selaku sekretaris umum DEMA Fakultas Syariah Dan Hukum.
Mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.
